Page 222 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 222
mengikat. Namun, substansi yang dinyatakan berten-
tangan tersebut tidak memerlukan adanya tindak lanjut
berupa perubahan, pencabutan, pembuatan aturan baru
pada peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat
terjadi apabila norma yang dinyatakan bertentangan
tidak berkorelasi pada pelaksanaan norma lainnya pada
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
maupun pada peraturan pelaksanaannya.
2. Putusan yang memerlukan tindak lanjut dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan.
Pada umumnya ini dapat terjadi dalam hal putusan
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan
menyatakan suatu norma pasal, ayat, bagian, materi muatan
suatu peraturan perundang-undangan bertentangan secara
keseluruhan atau sebagian. Namun pada putusan pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat juga
terjadi dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
menolak tetapi bersifat bersyarat. Beberapa tindak lanjut
yang dapat terjadi dalam pembentukan peraturan perun-
dang-undangan antara lain sebagai berikut.
a. Perubahan, pencabutan, pembentukan aturan baru
terkait peraturan perundang-undangan yang diujikan.
Undang-undang yang akan diubah, dicabut, atau diben-
tuk akan menjadi rancangan undang-undang akibat
adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diajukan
dalam Prolegnas kumulatif terbuka. Mekanismenya
sesuai dengan ketentuan perencanaan yang terdapat
dalam UU P3.
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 167
