Page 223 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 223
b. Perubahan, pencabutan, atau pembentukan aturan
baru pada aturan pelaksanaan dari peraturan perun-
dang-undangan yang diujikan.
Hal ini dapat terjadi apabila putusan Mahkamah
Konstitusi yang amarnya mengabulkan sebagian
dengan memaknai bunyi pasal tertentu sesuai tafsir
dari Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pada dasarnya
tidak merubah norma undang-undang yang diujikan.
Undang-undang tersebut tetap berjalan sebagaimana
mestinya, tetapi karena tafsir tersebut dapat saja berdam-
pak pada peraturan pelaksanaannya yang sebelumnya
telah dibuat. Sehingga perlu ada perubahan, pencabutan
atau pembentukan aturan baru di tingkat peraturan
pelaksanaan.
Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3 mengatur
salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-
undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU P3 menyatakan
bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dila-
kukan oleh DPR atau Presiden.
Pertanyaan 134
Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di
Mahkamah Agung?
Jawaban:
Terdapat tiga jenis putusan Mahkamah Agung terhadap perkara
pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. menyatakan permohonan tidak diterima;
2. menyatakan permohonan dikabulkan; dan
3. menyatakan permohonan ditolak.
168 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT