Page 223 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 223

b.  Perubahan, pencabutan, atau pembentukan aturan
                        baru pada aturan pelaksanaan dari peraturan perun-
                        dang-undangan yang diujikan.
                        Hal ini dapat terjadi apabila putusan  Mahkamah
                        Konstitusi yang amarnya mengabulkan sebagian
                        dengan memaknai bunyi pasal tertentu sesuai tafsir
                        dari Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pada dasarnya
                        tidak merubah norma undang-undang yang diujikan.
                        Undang-undang tersebut tetap berjalan sebagaimana
                        mestinya, tetapi karena tafsir tersebut dapat saja berdam-
                        pak pada peraturan pelaksanaannya yang sebelumnya
                        telah dibuat. Sehingga perlu ada perubahan, pencabutan
                        atau pembentukan aturan baru di tingkat peraturan
                        pelaksanaan.
                        Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3 mengatur
                    salah satu materi muatan yang harus diatur dalam undang-
                    undang  adalah tindak  lanjut atas  putusan  Mahkamah
                    Konstitusi. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU P3 menyatakan
                    bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dila-
                    kukan oleh DPR atau Presiden.


            Pertanyaan 134

            Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di
            Mahkamah Agung?
                Jawaban:
                Terdapat tiga jenis putusan Mahkamah Agung terhadap perkara
                pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu:
                1.  menyatakan permohonan tidak diterima;
                2.  menyatakan permohonan dikabulkan; dan
                3.  menyatakan permohonan ditolak.


         168            BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228