Page 220 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Contoh putusan konstitusional bersyarat antara lain:
Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008
mengenai Pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Konstitusi dalam
amar putusannya menyatakan Pasal a quo tetap konstitusio-
nal sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi
yang akan diwakilinya.
2. Inkonstitusional bersyarat
Inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)
merupakan model putusan kebalikan dari konstitusional
bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat menyatakan
pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan berten-
tangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang artinya pasal
yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional
jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak
dipenuhi dan menjadi konstitusional jika syarat tersebut
telah dipenuhi.

Contoh:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
tanggal 24 Maret 2009 mengenai Pengujian Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 165