Page 259 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Dasar hukum peraturan menteri:
1. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perun-
dang-undangan:
a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. undang-undang mengenai kementerian negara;

c. peraturan presiden mengenai struktur dan organisasi
kementerian;
d. peraturan menteri mengenai organisasi dan tata kerja;
dan
e. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan
(jika ada).

Contoh:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan
Kerja Pemasyarakatan.

Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 32);

204 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT