Page 262 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

presiden sehingga yang dicantumkan cukup peraturan presiden
yang mendelegasikan.
Undang-undang atau peraturan pemerintah yang mendele-
gasikan kepada peraturan presiden untuk mengatur lebih lanjut
ke dalam peraturan menteri tidak perlu dimasukkan dalam dasar
hukum peraturan Menteri.
Contoh perumusan dasar hukum pada peraturan menteri
yang merupakan delegasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

Pertanyaan 164

Bagaimana merumuskan dasar hukum peraturan perundang-undangan
yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang dan pera-
turan pemerintah?
Jawaban:
Dalam hal terjadi hal yang demikian, undang-undang dan pera-
turan pemerintah yang mendelegasikan, keduanya perlu dima-
sukan dalam dasar hukum.
Contoh: Permenpan RB no 1 tahun 2020 tentang pedoman
analis jabatan dan analisis beban kerja.

Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 207