Page 264 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

3. bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam
putusan pengadilan; amar putusan.
Jika merujuk pada pengertian di atas, dapat dianalogikan
bahwa “diktum” pada peraturan perundang-undangan adalah
bagian yang memuat pernyataan dari pejabat yang berwenang
dan/atau kesepakatan antara lembaga negara yang berwenang
untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Isi
pernyataan dan/atau kesepakatan tersebut kemudian dituangkan
menjadi norma hukum dan dirumuskan dalam pasal-pasal.

Pertanyaan 167
Bagaimana teknik merumuskan bagian diktum pada peraturan perun-
dang-undangan?

Jawaban:
Teknik merumuskan diktum tercantum dalam butir 53 sampai
dengan butir 59 Lampiran II UU P3. Bagian diktum dalam pera-
turan perundang-undangan terdiri atas:
1. frasa persetujuan bersama (khusus untuk undang-undang
dan peraturan daerah);
2. kata “MEMUTUSKAN:”;
3. kata “Menetapkan:”; dan
4. jenis dan nama peraturan perundang-undangan.
Keterangan:

1. Pada undang-undang, sebelum kata MEMUTUSKAN:
dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA diletakkan di tengah
marjin. 81
81 Ibid, butir 55 Lampiran II.

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 209