Page 263 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264).

Pertanyaan 165
Dalam hal peraturan menteri merupakan pendelegasian dari peraturan
pemerintah, apakah undang-undang induknya perlu masuk dalam
dasar hukum peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi?

Jawaban:
Peraturan menteri, badan, lembaga, atau komisi tersebut tidak
perlu mencantumkan undang-undang dalam dasar hukum, cukup
mencantumkan peraturan pemerintah yang mendelegasikan.

DIKTUM

Pertanyaan 166
Apa yang dimaksud dengan istilah diktum?

Jawaban:
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diktum memiliki arti:
1. ucapan (pernyataan) resmi;
2. keputusan; bagian dari ketetapan yang mengandung kepu-
tusan;

208 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT