Page 289 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 289

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
                    Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas:
                    a.  Buku Kesatu tentang Aturan Umum
                    b.  Buku Kedua tentang Tindak Pidana
            SANKSI ADMINISTRATIF

            Pertanyaan 193
            Apa yang dimaksud dengan sanksi administratif?

                Jawaban:
                Sanksi administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum
                publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas
                ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma
                hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada
                empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat
                kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrech-
                tlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), dan sebagai reaksi
                atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving).
                    Dengan kata lain sanksi administratif adalah sanksi yang
                dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan
                undang-undang yang bersifat administratif.


            Pertanyaan 194
            Apa bentuk sanksi administratif yang dapat diatur dalam peraturan
            perundang-undangan?

                Jawaban:
                Bentuk sanksi administratif, antara lain:
                1.  Peringatan/teguran lisan
                    Merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan pada
                    umumnya merupakan tahap awal sebelum pemberian sanksi




        234             BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294