Page 290 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

administratif yang lebih berat. Pemberian sanksi ini dapat
dilakukan lebih dari satu kali.
2. Peringatan/teguran tertulis
Tahapan selanjutnya dari sanksi administratif yaitu peri-
ngatan/teguran tertulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam membuat sanksi administratif peringatan/teguran
tertulis:
a. perintah yang jelas;

b. apa yang harus dilakukan;
c. ketentuan mana yang dilanggar; dan
d. pihak (addressat) yang diberikan perintah harus jelas.

Pemberian sanksi ini juga dapat dilakukan lebih dari
satu kali.
3. Tindakan paksa pemerintahan/daya paksa polisional (bestu-
urdwang/politie dwang)
Merupakan tindakan langsung yang nyata (feitelijke hande-
lingen) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri
suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kewenangan pejabat administrasi
negara melakukan tindakan paksa berasal dari kewenangan
pejabat administrasi negara sebagai executive yang mempu-
nyai wewenang untuk melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tindakan paksa pemerintahan/daya
paksa polisional dapat berupa pengawasan, pembekuan,
pencabutan izin, pemberhentian, dan pembubaran.

4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
Ada dua alasan suatu keputusan yang menguntungkan dapat
ditarik kembali:

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 235