Page 295 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Jawaban:
Dapat dikenakan, hal ini tergantung dari kebijakan pembentuk
peraturan perundang-undangan. Namun, sebaiknya perlu dihin-
dari adanya double sanction yang biasanya memberatkan pelaku.
Jadi, pembentuk peraturan perundang-undangan harus memilih
salah satu sanksi, yaitu sanksi administratif atau sanksi pidana.
Jan Remmelink mengatakan bahwa “Kita harus mengakui
bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat perilaku yang merugikan
atau membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi
perbuatan tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa
sistem-sistem sanksi lainnya (perdata dan administratif, penulis),
demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggu-
langi atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal.” Namun,
Jan Remmelink mengingatkan bahwa “Pidana adalah dan akan
tetap harus dipandang sebagai ultimum remedium.”
Sanksi pidana juga sudah memperkenalkan adanya pidana
tambahan berupa sanksi lainnya. Hal ini perlu menjadi pertim-
bangan dalam merumuskan ketentuan yang memuat sanksi.

Pertanyaan 199

Apakah peraturan menteri dapat memuat ketentuan mengenai sanksi
administratif?
Jawaban:
Tidak dapat, peraturan menteri hanya dapat mengatur mengenai
tata cara atau mekanisme penegakannya bagi yang melanggar
ketentuan hukum yang diancam dengan sanksi administratif.
Pada dasarnya pengenaan sanksi administrasi harus dican-
tumkan dalam undang-undang atau mengacu kepada undang-
undang.

240 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT