Page 297 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Terhadap asas legalitas dalam Putusan MK No. 46/
PUU-XIV/2016 telah diperjelas dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (UU KUHP) yang menyatakan bahwa:
“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi
pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana
dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum
perbuatan dilakukan.”
Penjelasan Pasal 1 ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan
bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentu-
kan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah
undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan
asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan
perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus
sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa
ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Pertanyaan 201

Bagaimana menentukan pelanggaran suatu norma diberikan sanksi
pidana?
Jawaban:
Suatu pelanggaran norma dalam suatu undang-undang dapat dike-
nai sanksi pidana perlu memperhatikan asas ultimum remedium.
Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa ultimum remedium
sebagai alat terakhir, artinya sanksi pidana dapat digunakan jika
sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi
pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang

242 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT