Page 299 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

1. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan
kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai
dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam
rumusan delik.
2. Delik materil adalah delik yang perumusanya dititikberatkan
kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini
baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah
terjadi.
Contoh:
Perusahaan kulit dibina dan diawasi pemerintah agar limbah
tidak dibuang ke sungai dan harus disaring terlebih dahulu.
Ternyata perusahaan tidak melakukan penyaringan limbah dan
mengakibatkan merugikan masyarakat.
Berdasarkan contoh di atas maka pelanggaran adminis-
trasi dapat dipidana pertama harus menggunakan delik materil.
Dengan demikian, perusahaan kulit yang membuang limbah ke
sungai tanpa disaring dahulu dapat dipidana jika pembuangan
limbah tersebut menimbulkan kerugian pada masyarakat. Namun
jika menggunakan tindak pidana formil, tindakan perusahaan
kulit yang membuang limbah ke sungai dapat dipidana meskipun
tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Tindak pidana materiil itu bisa berjenjang ke delik formil.
Selain itu, pengenaan sanksi perlu memperhatikan asas yaitu mala
prohibita dan mala per se yang dapat menyaring suatu norma
dalam undang-undang dapat dikenai sanksi pidana.
Mala prohibita merupakan perbuatan yang tergolong keja-
hatan karena diatur demikian oleh undang-undang. Kesalahan
mala prohibita di setiap tempat itu dapat berbeda. Misalkan

Hukum Universitas Diponegoro, hal 7.

244 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT