Page 296 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

KETENTUAN PIDANA
Pertanyaan 200

Apakah ketentuan pidana dapat dimuat dalam semua jenis peraturan
perundang-undangan?
Jawaban:
Ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang,
peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/
kota. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa pengenaan
sanksi pidana terhadap seseorang merupakan pembatasan atau
pengurangan hak asasi manusia.
Beberapa mandat konstitusional Mahkamah Konstitusi
terkait materi ketentuan pidana:

1. suatu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana
menjadi perbuatan pidana harus mendapat kesepakatan dari
seluruh rakyat yang di negara Indonesia diwakili oleh anggota
Dewan Perwaklilan Rakyat bersama Presiden (Putusan MK
No. 132/PUUXIII/2015);
2. kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan
tertentu merupakan kewenangan eksklusif pembentuk
undang-undang (Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016); dan
3. dalam hukum pidana, terminologi “undang-undang” yang
terkandung dalam makna asas legalitas hukum pidana adalah
merujuk pada pengertian undang-undang dalam arti yang
sesungguhnya, yaitu produk hukum tertulis yang dibuat oleh
pembentuk undang-undang yang di Indonesia dilakukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Putusan
MK No. 46/PUU-XIV/2016).

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 241