Page 300 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 300
menghisap ganja di Eropa dan di Korea tidak dipidana, tetapi di
Indonesia itu dipidana.
Mala per se suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesu-
atu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh
undang-undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan
dengan kewajaran, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab.
Jadi, mala per se itu dari dulunya kejahatan, misalkan pembu-
nuhan dari dulunya sudah jahat.
Perbuatan yang sama tidak dapat diberikan dua sanksi sekali-
gus, disarankan diberikan sanksi administrasi atau pidana. Sanksi
pidana harus ultimum remedium. Pembentuk peraturan perun-
dang-undangan dalam merumuskan ketentuan perlu memper-
timbangkan pengenaan sanksi yang akan dijatuhkan dengan
memperhatikan kriteria di atas.
Dalam ketentuan Pasal 134 UU KUHP diatur bahwa
“Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1
(satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.” Penjelasan Pasal 134 UU KUHP menyatakan bahwa
“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum
dengan mengedepankan asas ne bis in idem.”
Jika putusan berasal dari pengadilan luar negeri terhadap
setiap orang yang melakukan tindak pidana yang sama, tidak
boleh diadakan penuntutan dalam hal:
1. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau
2. putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani
seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana
tersebut kedaluwarsa.
TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 245
