Page 298 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

diberlakukan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif
maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. 93
Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang
cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memper-
oleh keadilan dan memberikan kepastian hukum. Dalam asas
ultimum remedium juga mengandung unsur tujuan agar penja-
tuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat,
karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia di
antaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak
untuk memperbaiki diri. Adanya hak asasi manusia inilah yang
pada akhirnya memunculkan adanya asas ultimum remedium
dalam penegakan hukum. Penerapan ultimum remedium ini harus
diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntung-
kan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku,
maupun untuk kepentingan masyarakat luas.
Pada dasarnya terdapat beberapa sanksi hukum, baik itu
tertulis maupun tidak tertulis. Jenis sanksi hukum dapat terdiri
dari:

1. sanksi moral;
2. saksi perdata; dan
3. sanksi administratif.
Jika menganggap sanksi administratif itu kurang menjerakan
maka digunakan ketentuan pidana (kriminalisasi). Penentuan
sanksi administratif menjadi sanksi pidana itu berjenjang.
Menurut Prof. Sudarto, S.H., menjelaskan terdapat dua delik,
yaitu tentang delik formil dan delik materil yang dapat diuraikan
sebagai berikut. 94

93 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahya Atma Pustaka, Cetakan Ke-5 Tahun 2009, Hal 128.
94 Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana 1, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 243