Page 303 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 303

6.  Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan secara alter-
                    natif dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun.
                7.  Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama
                    15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali
                    ditentukan minimum khusus.
                8.  Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana
                    penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas
                    tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 tahun, pidana
                    penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu
                    20 tahun berturut-turut.
                9.  Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan
                    lebih dari 20 tahun.
                10.  Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda dite-
                    tapkan paling sedikit Rp50.000,00 sesuai dengan Pasal 78
                    ayat (2) KUHP.
                11.  Penjatuhan pidana denda dilakukan dalam bentuk kategori
                    yang terdiri atas delapan kategori (Pasal 79 KUHP), yaitu:
                    a.  kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
                    b.  kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
                    c.  kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

                    d.  kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
                    e.  kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
                    f.  kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

                    g.  kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
                        dan
                    h.  kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
                        rupiah).







        248             BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308