Page 292 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

6. Pengenaan uang paksa (dwangsom)
Uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berda-
sarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena
tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan, atau tidak
sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam hal ini berbeda
dengan ganti kerugian (sanksi perdata). Pengenaan uang
paksa pada umumnya dilakukan apabila tindakan paksa
pemerintahan sulit dilakukan atau dianggap terlalu berat
untuk dilakukan. Pengenaan uang paksa dapat dilakukan
lebih dari satu kali atau setiap kali terjadi pelanggaran.
Sanksi administratif dapat diterapkan secara berjenjang,
mulai dari yang berbobot ringan seperti teguran, hingga yang
berbobot lebih berat seperti pemberhentian sementara. Hal ini
berarti bahwa penerapan sanksi administratif yang lebih berat
harus didahului dengan pemberian sanksi administratif yang
paling ringan. Jika pihak yang dikenai sanksi tidak menanggapi
sanksi administratif yang paling ringan maka sanksi administratif
yang lebih berat dapat diberikan.

Pertanyaan 195
Bagaimana merumuskan sanksi administratif dalam peraturan perun-
dang-undangan?

Jawaban:
Norma yang memberikan sanksi administratif harus ditempatkan
setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan. Jika norma
yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu
pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari
bagian atau pasal tersebut. Dengan demikian, tidak merumuskan

TEKNIK PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN 237