Page 291 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 291

a.  yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan,
                        persyaratan,  atau  ketentuan  peraturan  perun-
                        dang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi,
                        atau pembayaran; atau
                    b.  yang berkepentingan pada waktu mengajukan permo-
                        honan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran
                        telah memberikan data atau keterangan tidak benar
                        atau tidak lengkap, apabila data atau keterangan terse-
                        but diberikan secara benar atau lengkap kemungkinan
                        keputusan yang diberikan akan lain.
                        Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
                    pada umumnya dituangkan dalam keputusan sehingga pena-
                    rikan kembali keputusan merupakan keputusan baru yang
                    berisi penarikan kembali dan menyatakan keputusan yang
                    terdahulu tidak berlaku.

                5.  Denda administratif
                    Pengenaan denda administratif merupakan reaksi terha-
                    dap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menam-
                    bah hukuman yang pasti. Pembuat undang-undang dapat
                    memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk
                    menjatuhkan hukuman berupa denda (geldboete) terhadap
                    seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan
                    perundang-undangan. Denda administratif telah ditentu-
                    kan mengenai jumlah yang dikenakan kepada pihak yang
                    melanggar peraturan perundang-undangan. Denda adminis-
                    tratif hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang
                    yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal. Sanksi
                    administratif ini pada umumnya ditemukan dalam hukum
                    perpajakan.




        236             BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296