Page 73 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 73
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemben-
tukan peraturan perundang-undangan. Selama kemente-
rian/lembaga tersebut belum terbentuk maka tugas dan
fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan tetap
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum (selanjutnya dalam buku ini
kewenangan menteri atau kepala lembaga tersebut disebut
Menteri Hukum dan hak asasi manusia). 11
1. Peraturan Pemerintah
Yang dimaksud peraturan pemerintah adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk
12
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, fungsi peraturan pemerintah adalah
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
13
Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang seba-
gaimana mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah
untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk
menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan
tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-
undang yang bersangkutan. 14
2. Peraturan Presiden
Yang dimaksud peraturan presiden adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk
11 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 15 Tahun 2019, LN Tahun 2019
Nomor 183, TLN Nomor 6398.
12 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU
Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 1 angka 5.
13 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2).
14 Ibid penjelasan Pasal 12.
18 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
