Page 72 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 72
Yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
digunakan untuk mengatur hal ihwal kegentingan yang
memaksa.10 Untuk menyusun suatu rancangan Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, berdasar-
kan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014), presiden menugaskan penyusunan rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada
menteri yang tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan
materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang sebagai pemrakarsa. Menteri
yang ditugaskan untuk menyusun rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut berkoor-
dinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
dan/atau pimpinan lembaga terkait.
Catatan:
Bahwa kewenangan koordinasi atau pelaksanaan pada peren-
canaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemanta-
pan konsepsi, persiapan pembahasan, serta pengundangan
merupakan kewenangan menteri atau kepala lembaga yang
10 Ibid, Pasal 1 angka 4
PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 17
