Page 69 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 69
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal II Aturan Tambahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, istilah yang dipergunakan untuk Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam kurun waktu Tahun 1999—2002 telah
mengalami empat tahap perubahan yang ditetapkan dalam
Sidang Umum dan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, yaitu: 1) Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat Tahun 1999, tanggal 14—21 Oktober 1999 (peru-
bahan pertama); 2) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Tahun 2000, tanggal 7—18 Agustus 2000 (perubahan
kedua); 3) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tahun 2001, tanggal 1—19 November 2001 (perubahan
ketiga), dan 4) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat tanggal 1—11 Agustus 2002 (perubahan keempat).
Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam hierarki tertinggi peraturan
perundang-undangan dimaksudkan agar materi muatan pera-
turan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan
dengan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU P3, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditem-
patkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, yaitu:
14 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
