Page 70 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 70
a. Perubahan pertama ditempatkan pada Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11;
b. Perubahan kedua ditempatkan pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12;
c. Perubahan ketiga ditempatkan pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13; dan
d. Perubahan keempat ditempatkan pada Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14.
Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam
amendemen terakhir Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Majelis
Permusyawaratan Rakyat kini tidak memiliki lagi kewe-
nangan untuk menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur
(regeling). Setidaknya terdapat dua alasan yang melatarbela-
kanginya, yaitu:
a. perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi kewe-
nangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak
lagi dapat membuat ketentuan yang mengatur, kecuali
yang bersifat ke dalam organ Majelis Permusyawaratan
Rakyat sendiri.
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga
yang dapat diakui keberadaannya ketika menjalankan
fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15
