Page 65 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.
7. Keterbukaan
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai
dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan
dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masya-
rakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk
memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perun-
dang-undangan.
Karena peraturan perundang-undangan memuat norma
hukum yang mengikat secara umum, materi muatan suatu pera-
turan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
7
1. Pengayoman;
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan
ketenteraman masyarakat.
2. Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan sikap dan watak bangsa Indonesia yang maje-
muk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7 Ibid, Pasal 6.

10 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT