Page 60 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

P.J.P Tak menjelaskan bahwa undang-undang dalam arti
formal adalah: “...van een wet in formele zin spreken we als de
regering en de Staten-Generaal gezamenlijk een besluit nemen
volgens een in de Grondwet (apabila pemerintah bersama dengan
parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat
undang-undang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam
Konstitusi)”. Selanjutnya P.J.P Tak mengatakan: “...wetten in
4
formele zin kumen slechts worden vastgestelde door de regering en
de Staten-Generaal gezamenlijk. We neomen deze wetten daarom
ook wel parlementaire wetten en de formele wetgever ook wel perle-
mentere wetgever… (undang-undang dalam arti formal hanya
dapat dibentuk oleh pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu,
undang-undang ini disebut juga Undang-Undang Parlementer
dan pembentuk undang-undang dalam arti formal ini juga disebut
pembentuk undang-undang parlementer).
Mengenai pengertian undang-undang dalam arti materiil,
P.J.P Tak mengatakan bahwa:
“...van een wet in materiele zin spreken we als een besluit van
een organ met wetgevende beveogdheid algemeen, burgers bindende
regels bevat... (undang-undang dalam arti materiil adalah jika
suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk pera-
turan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang
isinya mengikat umum).

Pertanyaan 5

Siapakah yang dimaksud dengan istilah “lembaga negara atau pejabat
yang berwenang” dalam definisi peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

4 P.J.P Tak, Rechtsvorming in Nederland: een inleiding, (Belanda: Nama Penerbit, 1984), hlm.

PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5