Page 57 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

1. merupakan peraturan tertulis;
2. memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
3. dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang; dan
4. melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perun-
dang-undangan.

Pertanyaan 2
Apa yang dimaksud dengan “norma hukum” dalam definisi peraturan
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2
UU P3?

Jawaban:
Norma hukum adalah aturan, ketentuan, tatanan, atau kaidah yang
digunakan sebagai panduan, pengendali tingkah laku, atau sebagai
tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.
2
Norma hukum terdiri atas:
1. norma tingkah laku (gedrags normen);
2. norma kewenangan (bevoegdheids normen); dan
3. norma penetapan (bepalende normen).

Norma tingkah laku ada empat tipe, yaitu:
1. larangan (verbod) → kewajiban umum untuk tidak melakukan
sesuatu, untuk ketentuan ini digunakan kata “dilarang”;
2. perintah (gebod) → kewajiban umum untuk melakukan sesu-
atu, untuk ketentuan ini digunakan:
a. kata “wajib” (terkadang ada sanksi yang diberikan, jika
melanggar); dan
b. kata “harus” (jika terdapat pemenuhan persyaratan);

2 Modul Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Metodelogi Penormaan,
Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2022.

2 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT