Page 61 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 61
Jawaban:
Istilah “lembaga negara atau pejabat yang berwenang” meru-
pakan salah satu syarat formal pembentukan peraturan perun-
dang-undangan. Dalam hal ini lembaga negara atau pejabat yang
berwenang adalah institusi yang memiliki kewenangan baik secara
atribusi maupun secara delegasi untuk dapat membentuk pera-
turan perundang-undangan.
Lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk
peraturan perundang-undangan:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
3. Presiden (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945).
4. Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah (Pasal
5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945) dan peraturan presiden (Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
5. Menteri/lembaga/badan/komisi berwenang menetapkan
peraturan menteri/lembaga (Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara, atau undang-undang yang
memberikan kewenangan).
6 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
