Page 62 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 62

6.  Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
                    Rakyat Daerah) berwenang menetapkan peraturan daerah
                    (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
                    Indonesia Tahun 1945).

            Pertanyaan 6
            Apa saja jenis instrumen pengaturan?

                Jawaban:
                Instrumen pengaturan (regulatory instruments) sesuai dengan
                ketentuan Directives on Legislation yang digunakan sebagai
                panduan pembentukan peraturan oleh negara Belanda terdiri
                atas tiga jenis: 5
                1.  Generally binding regulation
                    Yang dimaksud dengan generally binding regulation, yaitu
                    instrumen pengaturan yang mengikat secara umum antara
                    lain  undang-undang (by act of parliament), peraturan
                    pemerintah (by order in council), dan peraturan menteri
                    (by ministerial order). Dengan demikian, peraturan perun-
                    dang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU
                    P3 merupakan jenis generally binding regulation.

                2.  Internal regulation
                    Yang dimaksud dengan internal regulation, yaitu instrumen
                    pengaturan yang mengatur ke dalam satu kementerian/
                    lembaga yang membentuk peraturan tersebut dan tidak
                    memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum seba-
                    gaimana halnya peraturan perundang-undangan. Contoh:
                    pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis.

                 5 Directives of Legislation, Instructions for regulatory drafters, as established by decision of the
            Prime Minister of the Netherlands in accordance with the Council of Ministers of 18 November 1992
            and amended in 1995, 1996, 1998, 2002, 2005 and 2008.



              PENGERTIAN, ASAS, JENIS, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN    7
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67