Page 63 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 63

3.  Policy rules
                    Policy rules merupakan instrumen pengaturan yang ditetap-
                    kan oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan
                    kewenangan diskresioner (freis ermessen) untuk menjalan-
                    kan tindakan atau menginterpretasikan peraturan perun-
                    dang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal
                    ini dapat terjadi jika peraturan perundang-undangan belum
                    ada, tidak jelas mengatur, atau tidak mencakup permasalahan
                    hukum yang ada. Policy rules memiliki karakter sebagaimana
                    peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum,
                    tetapi tidak tunduk pada ketentuan teknik penyusunan pera-
                    turan perundang-undangan. Contoh: surat edaran.



            B.  ASAS DAN JENIS
            Pertanyaan 7

            Asas apa yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perun-
            dang-undangan?
                Jawaban:
                Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
                berdasarkan UU P3 meliputi:
                                           6
                1.  Kejelasan tujuan
                    Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa
                    setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
                    mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

                2.  Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
                    Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat
                    pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan
                 6 Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  Undang-
            Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 5.



         8              BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68