Page 99 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 99

Pertanyaan 29
            Bagaimana prosedur penyelarasan Naskah Akademik yang dilakukan
            oleh Menteri Hukum?
                Jawaban:

                Prosedur penyelarasan Naskah Akademik yang dilakukan oleh
                Menteri Hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.
                1.  Kementerian/lembaga selaku pemrakarsa mengajukan
                    permohonan Penyelarasan  Naskah Akademik kepada
                    Menteri Hukum serta melampirkan persyaratan adminis-
                    tratifnya melalui aplikasi penyelarasan naskah akademik.
                2.  Petugas akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas admi-
                    nistratif yang diajukan oleh kementerian/lembaga, jika berkas
                    administratif telah lengkap maka permohonan akan diproses
                    dan jika belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi;
                3.  Atas permohonan yang telah lengkap persyaratan administra-
                    sinya, paling lama 5—7 hari kerja petugas akan memberita-
                    hukan kepada pemrakarsa bahwa permohonan penyelarasan
                    diterima dan mengundang pemrakarsa untuk rapat dengan
                    tim penyelarasan.
                4.  Tim penyelarasan akan mengunggahnya hasil review terhadap
                    Naskah Akademik ke aplikasi penyelarasan Naskah Akademik
                    setelah rapat bersama dengan pemrakarsal.
                5.  Pemrakarsa dapat mengunduh hasil review tim dan meng-
                    unggah hasil perbaikan berdasarkan review tim ke aplikasi
                    penyelarasan naskah akademik;
                6.  Tim penyelarasan NA mencermati kembali hasil perbaikan
                    NA dari pemrakarsa. Dalam hal masih materi muatan yang
                    masih harus diperbaiki, tim akan kembali meminta klarifikasi






         44             BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
                             PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104