Page 161 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

tusan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara
yang bersangkutan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
Putusan diucapkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan
petikan Putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya
Negara, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Putus-
an Mahkamah Agung dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut
ternyata tidak dilaksanakan, maka peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hu-
kum lagi. Terhadap Putusan pengujian materiil peraturan perun-
dang-undangan, tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali. 90

Pertanyaan 129

Apa saja jenis putusan pengujian peraturan perundang-undangan di
Mahkamah Agung?
Jawaban:
Jenis putusan Mahkamah Agung terhadap perkara pengujian pera-
turan perundang-undangan di Mahkamah Agung, yaitu:
1. tidak diterima;
2. dikabulkan; dan
3. ditolak

Mahkamah Agung mengatur tentang jenis putusan Mahakamah
Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang sebagai berikut: 91

90 Ibid, Pasal 6 s.d Pasal 8.
91 Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN Tahun 2009 Nomor 3, TLN Nomor
4958, Pasal 31 A huruf a, b, e ayat (5) sampai dengan ayat (9).

112 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah