Page 160 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 160
Putusan akhir dengan amar “tidak dapat diterima” yang demikian
tentunya tidak lagi dapat dimaknai sebagai penghentian sementara,
melainkan menghentikan proses pengujian secara tetap. Dengan
demikian, apabila pengujian materiil hendak diajukan lagi maka harus
dengan cara mengajukan permohonan baru, dimana hal tersebut harus
disertai dengan membayar biaya permohonan lagi. Oleh karena itu,
norma pasal 55 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya
kata “dihentikan” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak
sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
sebagaimana yang menjadi amanat Undang- Undang Kekuasaan
Kehakiman.
Contoh:
Pemberhentian sementara tindak lanjut gugatan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Ang-
gota Legislatif oleh Mahkamah Agung yang berdasar atas perintah
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang menjadi batu uji masih dalam proses judicial
review di Mahkamah Konstitusi.
Pertanyaan 128
Bagaimana pelaksanaan atau tindak lanjut putusan Mahkamah
Agung atas pengujian perda?
Jawaban:
Pemberitahuan isi putusan beserta salinan Putusan Mahkamah Agung
dikirimkan dengan surat tercatat kepada para pihak, atau dalam hal
permohonan diajukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan
Tata Usaha Negara, maka penyerahan atau pengiriman salinan pu-
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 111
