Page 155 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Para pihak yang terlibat dalam proses pengujian perda di Mahkamah
Agung, terdiri dari:
1. Pemohon Keberatan: kelompok masyarakat atau perseorangan
yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah
Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan
tingkat lebih rendah dari Undang-undang ; Pemohon ini hanya
88
dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugi-
kan oleh berlakunya perda, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang; atau
c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
2. Termohon adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang me-
ngeluarkan peraturan perundang-undangan . Termohon dalam
89
hal ini adalah pejabat pembentuk perda yang terdiri dari kepala
daerah dan DPRD.

Pertanyaan 123

Bagaimana sifat sidang pemeriksaan pada pengujian perda di Mah-
kamah Agung?
Jawaban:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Un-
dang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Keha-
kiman, serta Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

88 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak uji Materiil, Peraturan MA
Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 1 angka 4.
89 Ibid, Pasal 1 angka 5.

106 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah