Page 150 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 150
Pertanyaan 114
Lembaga peradilan apa yang berwenang melakukan pengujian
perda?
Jawaban:
Kewenangan melakukan pengujian perda dilaksanakan oleh lembaga
peradilanMahkamah Agung.
Pertanyaan 115
Apa dasar hukum pengujian suatu perda?
Jawaban:
Dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan dibawah
undang- undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung
yaitu:
1. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun
1945;
2. Pasal 31 dan 31A, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;
3. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak
Uji Materiil.
Pertanyaan 116
Bagaimana korelasi antara pengujian suatu perda dan pembentukan
perda?
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 101
