Page 152 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 152
Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam hal ini
putusan Mahkamah Agung daya ikatnya adalah 90 (sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan. Putusan yang sudah memiliki daya ikat, akan
menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan terutama saat meng-
harmonisasikan materi muatan suatu rancangan perda.
Pertanyaan 118
Apakah perbedaan antara pengujian formil dan pengujian materiil
perda?
Jawaban:
Pengujian formil adalah pengujian perda yang berkenaan dengan
pemenuhan proses atau prosedur pembentukan perda.
Pengujian materiil adalah pengujian perda yang berkenaan dengan
materi muatan suatu perda yang dianggap bertentangan dengan pera-
turan perundang undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Penjelasan
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengujian formil
maupun pengujian materiil dilakukan melalui proses pengujian suatu
peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung.
Pertanyaan 119
Pada bagian mana dari suatu perda yang dapat dilakukan pengujian
materiil ke Mahkamah Agung?
Jawaban:
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 103
