Page 153 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pengujian materiil suatu perda di Mahkamah Agung dilakukan pada
bagian “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian perda”
yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Hal tersebut termasuk apabila norma suatu pasal
atau ayat mengandung penjelasan ataupun lampiran.
Beberapa contoh pengujian di Mahkamah Agung dimana pemo-
hon menguji penjelasan dan lampiran antara lain, sebagai berikut:
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung menilai materi muatan
suatu peraturan perundang- undangan bertentangan atau tidak berten-
tangan terhadap peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pertanyaan 120
Apakah syarat dan isi permohonan pengujian perda?

Jawaban:
Syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undang-
an di Mahkamah Agung trecantum dalam ketentuan Pasal 31A
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Un-
dang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung
mengatur bahwa: Permohonan pengujian peraturan perun-
dang-undangan di bawah undang- undang ke Mahkamah Agung
sekurang-kurangnya harus memuat;

1. nama dan alamat pemohon;
2. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan
wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
3. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
4. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi

104 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah