Page 157 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

adili, dan memutus pengujian perda terhadap peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi.
5. kedudukan hukum temohon;
Kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang berisi uraian
yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak Pemohon
yang dirugikan dengan berlakunya perda yang dimohonkan untuk
diuji;
6. keterangan termohon terhadap materi yang dimohonkan oleh
pemohon; Keterangan termohon adalah keterangan resmi peme-
rintah daerah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok
permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari pembentuk
perda.
7. petitum.
Petitum berisi permohonan yang dimintakan oleh penggugat
kepada hakim untuk dikabulkan.

Pertanyaan 125
Bagaimana sifat putusan Mahkamah Agung atas pengujian perda?

89Jawaban:
Sifat putusan pengujian atas perda di Mahkamah Agung adalah
bersifat final dan berkekuatan hukum yang mengikat.
Yang dimaksud putusan Mahkamah Agung bersifat final, yakni
putusan Mahkamah Agung langsung memperoleh kekuatan hukum
tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditem-
puh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Agung ini mencakup pula
kekuatan hukum mengikat (final and binding). Akibat hukumnya secara
umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap
putusan tersebut.

108 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah