Page 156 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sidang pemeriksaan
maupun sidang pengucapan putusan dalam perkara kasasi, perkara
Peninjauan Kembali, dan perkara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang harus dilakukan dalam sidang
yang sifatnya terbuka untuk umum.

Pertanyaan 124

Hal apa saja yang harus termuat dalam jawaban termohon dalam
pengujian perda di Mahkamah Agung?
Jawaban:
Dalam menyusun suatu jawaban termohon dalam pengujian perda
di Mahkamah Agung, paling sedikit memuat:

1. judul;
Judul jawaban termohon dalam pengujian perda di Mahkamah
Agung yaitu memuat nama perda berserta Nomor dan tahun
pengundangan yang akan dilakukan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. pembukaan;
Pembukaan memuat latar belakang pemikiran dan alasan-alasan
perlunya disusun jawaban termohon terhadap pengujian perda
di Mahkamah Agung.

3. pokok permohonan;
Pokok Permohonan memuat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/
atau bagian perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan lebih tinggi.
4. kewenangan Mahkamah Agung;
Kewenangan Mahkamah Agung memuat uraian mengenai dasar
hukum kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, meng-

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 107