Page 151 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Jawaban:
Pengujian terhadap suatu perda bukan merupakan bagian dari pem-
bentukan perda. Pengujian terhadap suatu perda oleh lembaga
peradilan yang dalam putusannya menyatakan bahwa suatu norma
perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, pada umumnya berdampak terhadap pembentukan
perda. Di antara dampak yang mungkin timbul sebagai tindak lanjut
putusan tersebut antara lain perlunya perubahan, pencabutan, atau-
pun pembuatan aturan baru yang mekanismenya dilakukan sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem-
bentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Pertanyaan 117

Bagaimana jika suatu perda sedang diuji di Mahkamah Agung,
pada saat bersamaan sedang disusun atau dibahas perubahan atau
penggantian peraturan yang bersangkutan? Apa perlu penghentian
proses penyusunan atau pembahasan?
Jawaban:

Dalam proses pengujian suatu perda pada dasarnya tidak memiliki
pengaruh secara langsung terhadap proses pembentukan perda baik
pada saat penyusunan atau pembahasannya. Hal ini dikarenakan
belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga
belum memiliki daya ikat suatu norma perda.
Daya ikat suatu putusan terjadi apabila putusan telah memiliki
kekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah

102 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah