Page 250 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 250

I. UMUM
                Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi A menyedi-
                akan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang,
                padang lamun (seagrass), hutan mangrove, pertambangan, peri-
                kanan dan kawasan konservasi. Pesisir dan pulau-pulau kecil juga
                memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam
                yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata
                bahari. Akan tetapi, pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan
                pulau-pulau kecil tersebut masih belum optimal akibat perhatian
                dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke
                darat.
                    Kegiatan yang dilakukan oleh manusia di wilayah hulu dengan
                mengkonversi lahan baik untuk kegiatan pertambangan, perke-
                bunan, permukiman, pertanian, pelabuhan dan perikanan serta
                tingginya aktivitas pelayaran dan kegiatan illegal fishing telah
                mengakibatkan degradasi ekosistem pesisir dan laut serta pence-
                maran. Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
                A (wilayah darat) masih belum mengintegrasikan baik  potensi
                maupun dampak yang ada pada kawasan perairan laut.

                    Di sisi lain wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan
                antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara,
                sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan
                dinamis dari proses pelapukan (weathering) dan pembangunan
                ketiga aspek di atas. Pembangunan  di wilayah pesisir dan laut
                serta pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur selama ini,
                tidak hanya menghasilkan berbagai manfaat yang positif, namun
                juga telah menimbulkan berbagai permasalahan ekologis (seperti
                pencemaran, degradasi ekosistem dan habitat) serta permasalahan
                sosial budaya yang dapat mengancam kesinambungan  pemba-



            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   201
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255