Page 251 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

ngunan. Patut disadari pula bahwa teknik perencanaan dan pelak-
sanaan pembangunan di
wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil selama ini
berlangsung secara sektoral, sehingga terjadi benturan kepen-
tingan antar berbagai instansi yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir,
laut dan pulau-pulau kecil.
Sehingga diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam
mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektor agar pengelo-
laan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dapat terintegrasi,
dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan
memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai
bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Secara nasional
kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
telah di atur melalui undang-undang dan petunjuk pelaksana-
annya, demikian halnya juga untuk setiap daerah yang memiliki
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau kecil merupakan landasan hukum untuk melakukan
kegiatan perencanaan yang berguna untuk mengetahui jenis, letak
dan nilai ekonomis sumber daya serta untuk mengetahui kesesu-
aian ekologis setempat terhadap upaya eksploitasi sumber daya
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 7 ayat (3) disebutkan
bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wila-
yah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan
kewenangan masing-masing dan dalam Pasal 9 ayat (5) menye-
butkan bahwa RZWP-3-K ditetapkan dengan perda.

202 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah