Page 252 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Kebijakan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 13, menyebutkan bahwa
Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian dari pemba-
ngunan nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara
kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional salah satunya melalui perumusan dan pelaksanaan kebi-
jakan pengelolaan ruang Laut dan pelindungan lingkungan Laut.
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi
A perlu menyusun rancangan perda Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi A Tahun 2021-2041
sebagai instrumen hukum yang memuat arah kebijakan lintas
sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau- pulau kecil Kali-
mantan Timur yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam
memanfaatkan sumber daya serta proses alamiah secara berke-
lanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adanya perda dapat memberikan kepastian hukum bagi
seluruh stakeholder dalam memanfaatkan dan mengelola berba-
gai sumber daya didalamnya dengan berbasis keberlanjutan dari
aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang mana setiap
tahapnya menciptakan basis kemajuan tahap berikutnya. Pemba-
ngunan dalam jangka panjang mampu menjamin proses dan hasil
pembangunan untuk tetap berkualitas, maju dan sejahtera bagi
seluruh lapisan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil. Berkelanjutan di dalam mendorong pembangunan yang
menjamin pemerataan yang seluas-luasnya, didukung oleh sumber
daya manusia yang berkualitas dan struktur serta infrastruktur
yang maju. Hal ini berjalan seiring dengan kemajuan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 203