Page 254 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Daerah ditetapkan dengan perda (perda).
Salah satu usulan perubahan susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah urusan pemerintahan
Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Dinas Komunikasidan
Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Pasal 20
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
dan Kabupaten/Kota diatur dengan perda.
Apabila mempedomani Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan perda,
sedangkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan
dengan perkada.

Contoh 2:
Penjelasan Umum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Peru-
bahan Iklim menyebutkan beberapa hal dengan mengacu pada
perjanjian internasional:

I. UMUM

Pasal 28 A UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya
Pemerintah bersama-sama dengan para pihakmempertahankan
daya dukung global agar segenap manusia dapat hidup dalam
tingkat kehidupan yang layak. Dan dalam Pasal 28 H UUD 1945

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 205