Page 6 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 6
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah PFID
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dengan tujuan sebagai berikut.
1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang baik serta
pencegahan Kolusi, Korupsi dan Neportisme
(KKN);
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan Pusat
Fasilitasi Infrastruktur Daerah;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan
sumber daya;
5. Memberikan informasi kinerja Pusat Fasilitasi
Infrastruktur Daerah; dan
Cover Laporan Kinerja PFID 2019
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan
usat Fasilitasi Infrastruktur Daerah SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas
menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.
Ppemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Dalam penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Pusat
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Sesuai Fasiltasi Infrastruktur Daerah memiliki evaluasi
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (output) dan evaluasi atas hasil (outcome), sedangkan
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun berapa fokus evaluasi yaitu (1) Perencanaan Kinerja
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan bobot 30%, (2) Pengukuran Kinerja dengan
Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pekerjaan bobot 25%, (3) Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%,
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 (4) Evaluasi Kinerja dengan bobot 10%, dan (5) Capaian
tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Kinerja dengan bobot 20%.
Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dengan beberapa kriteria yang telah dijelaskan
dan Perumahan Rakyat. sebelumnya melalui peraturan yang berlaku, Pusat
Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah telah melakukan Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam proses penilaian
Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan mendapatkan nilai 72,94%. Hal ini dapat dijelaskan
berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri bahwa dengan nilai tersebut dikategorikan BB (Sangat
6 6 BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020
