Page 11 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

Gambar 3. Rencana Master Plan pembangunan Jalan Singkuang - Mantaritip, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
KESIMPULAN
Dengan adanya pemotongan anggaran membuat ketersedian infrastruktur di Indonesia menjadi lebih minim dan
menjadi faktor minus bagi daya tarik investasi. Infrastruktur yang minimal menghambat kelancaran distribusi
barang dan jasa serta pergerakan manusia, termasuk ke daerah tujuan wisata. Kebijakan penghentian proses

pengadaan barang/jasa DAK Bidang Jalan TA 2020 sebagai upaya penanggulangan COVID-19 berdampak pada
terhambatnya pelaksanaannya kegiatan DAK, yang selanjutnya dapat menghambat pencapaian sasaran output
dan outcome DAK, salah satu faktor pendukung kebijakan pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 adalah

dengan lancarnya mobilisasi bantuan medis ke tempat-tempat terpencil atau akses masyarakat ke puskesmas
ataupun rumah sakit. Kebijakan penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK bidang jalan berpotensi
mempersulit mobilisasi tenaga medis dan masyarakat.

REKOMENDASI
Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penyelenggaraan DAK bidang jalan dalam

kaitannya dengan kebijakan penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA 2020: 1. Rencana kegiatan
yang telah disetujui pada TA 2020 namun dihentikan akibat kebijakan penghentian proses pengadaan barang/jasa
DAK Fisik TA 2020 dapat diselenggarakan tahun selanjutnya; 2. Kegiatan penunjang DAK untuk survey kondisi
jalan dan jembatan yang sudah kontrak dan masuk omspan dapat tetap terlaksana, kegiatan fisik yang sudah

kontrak tapi belanja penunjang belum kontrak dapat terlaksana karena untuk dilaksanakan dengan APBD harus
penetapan dibagian perubahan (mendekati akhir tahun); 3. Untuk kegiatan fisik yang belum kontrak sama sekali
maka penguatan database survey kondisi jalan dan jembatan dapat dilaksanakan dengan dana APBD; 4. Kebijakan
untuk tetap melanjutkan kegiatan DAK Bidang Jalan dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana APBD

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). (Desi Meriana)

11
BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020 11