Page 8 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 8
EVALUASI DAMPAK PENGHENTIAN PROSES PENGADAAN
E V AL U A S I D AMP AK P EN GHENTI AN P R OS ES P EN GAD AAN
G D
AN J
A
AN
BARANG DAN JASA DAK BIDANG JALAN & JEMBATAN
B
AR
SA D
A
AN & JEMB
AN
T
AL
ID
AK B
G J
AN
AK (Dana Alokasi Khusus) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
Dkegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pada bidang
jalan terdapat dua jenis DAK, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan dengan prioritas berbeda.
JENIS DAK
BIDANG JALAN
DAK REGULER DAK PENUGASAN
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui
peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, kabupaten dan peningkatan konektivitas, aksebilitas dan mobilisasi
kota yang menunjang sistem jaringan transportasi dan masyarakat terhadap kawasan strategis nasional seperti
mobilisasi sesuai target RPJMN 2020-2024 [Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional, Daerah Sentra Beras
Nasional/Lumbung Pangan], Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT), Percepatan Pembangunan di
Papua dan Papua Barat, Daerah Tertinggal, Perbatasan
Negara,. Kawasan Transmigrasi dan Pulau-pulau Kecil
Terluar yang berpenduduk dan terintegrasi dalam sistem
jaringan transportasi nasional (simpul-simpul trasnportasi
dan jalur logistik nasional)
Gambar 1. Jenis DAK Bidang Jalan
Pada tanggal 4 Februari 2020 Menteri Kesehatan Bapak Terawan mengumumkan infeksi COVID-19 sebagai
(KLB) Kejadian Luar Biasa, setelah itu pada tanggal 3 Maret 2020 Presiden Bapak Joko Widodo mengumumkan 2
warga Negara Indonesia positif COVID-19 dan seiring berjalannya waktu perekonomian Indonesia mulai terkena
dampaknya. Pada akhir Maret Kementerian Keuangan mengeluarkan surat Nomor S-126/PK/2020, tanggal
27 Maret 2020 Perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik TA 2020. Sehubungan dengan
penghentian proses pengadaan barang/jasa tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
perlu melalukan evaluasi dampak yang ditimbulkan dengan adanya penghentian penyaluran DAK.
Berdasarkan data kontrak yang sudah direkapitulasi Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan:
a. Total OPD yang sudah input dalam aplikasi OMSPAN: 135 OPD
b. Total OPD yang kontraknya lebih dari tanggal 27 Maret 2020: 5 OPD
c. Total OPD yang terkontrak hanya kegiatan penunjang: 28 OPD
Berdasarkan data kontrak, penghentian proses pengadaan barang/jasa DAK Fisik TA 2020 sebagai upaya
penanggulangan COVID-19, terdapat 9 daerah yang tidak terkontrak DAK Penugasan dan hanya terkontrak
DAK Reguler, hal tersebut berdampak pada terhambatnya pasokan pangan, tidak terhubungnya konektifitas antar
daerah, masih kurangnya sentra kelautan dan afirmasi.
8 8 BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020
