Page 131 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

2. Ketidaklengkapan dokumen yang disampaikan pada Laporan SFO sebelumnya
menyebabkan nilai akhir yang didapatkan belum maksimal. Partisipasi
pegawai dalam mengunggah dokumen kinerja pada Aplikasi Intense belum
maksimal terutama pegawai yang mengalami mutasi masuk ke Kanwil DJPb
Provinsi Sulawesi Utara (dokumen kinerja dari unit lama tidak lengkap).
Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Lembar Penetapan
Manual IKU Tahun 2023.
2. Melaksanakan DKO bulanan dengan melibatkan KPPN.
3. Menatausahakan setiap dokumen pengelolaan kinerja dan memastikan
kelengkapan berkas/dokumen kegiatan misalnya Nota Dinas, Undangan,
Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan (foto), Notulen, dan Matriks Tindak
Lanjut, serta memonitoring capaian kinerja pegawai secara berkala.
4. Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Mitra Manajer Organisasi, Mitra Manajer
Pegawai, Administrator Kinerja Pegawai, dan Administrator Kinerja Organisasi
untuk tahun 2023.
5. Memonitoring penginputan dokumen kinerja pada aplikasi kinerja dan
menyusun list pegawai yang telah maupun belum melakukan upload
dokumen.
6. Menyusun flipbook untuk laporan SFO agar lebih menarik dan memenuhi
kriteria “ada, lengkap, dan mudah dicari”.
7. Pelaksanaan workshop Pengelolaan Kinerja lingkup Provinsi Sulawesi Utara
pada bulan Mei dengan mengundang Bagian OTL

Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Melakukan pembinaan pada KPPN dalam upaya meningkatkan kualitas
pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO).
2. Meningkatkan koordinasi dengan Bidang/Bagian dalam pemenuhan
pendokumentasian setiap kegiatan terkait pengelolaan kinerja berdasarkan
matriks SFO.
3. Menyusun template Capaian IKU IIAA Pemilik Peta secara komprehensif
dilengkapi dengan grafis, tabel dan data kuantitatif untuk disampaikan kepada
masing-masing LO sehingga LO dapat mengisi data IIAA secara lengkap
sesuai dengan kaidah penyusunan IIAA pada KMK-590 Tahun 2016.

16. IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
Definisi Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas
IKU
kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor
Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh
Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal.
Pada tahun 2015 IKU ini ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two
Kanwil DJPb dengan nama “Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan
pengendalian intern”. Pada tahun 2016 dilakukan rewording dan perubahan
formulasi perhitungan sehingga nama IKU berubah menjadi “Nilai hasil evaluasi
pelaksanaan tugas kepatuhan internal” sampai dengan tahun 2023.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Direktorat di
Kantor Pusat DJPb, terdiri atas:

LAPORAN KINERJA 115
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023