Page 38 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

10) IKU “Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA”

Dengan implementasi SAKTI Full Modul satker K/L pada Tahun 2022 dan untuk
memastikan kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data
laporan keuangan yang diukur melalui aplikasi MonSAKTI, IKU ini mengalami perubahan
formula perhitungan pada tahun 2023 sebagai berikut:
Tabel 2.18 Perbandingan Formula IKU Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA tahun 2022-2023

Tahun 2022 2023

Formula (Indeks Penyelesaian Migrasi Saldo Awal (Indeks Kelengkapan Data dan Penyelesaian
SAKTI*50%) + (Indeks Pelaksanaan Transaksi*50%) + (Indeks Pelaksanaan
Rekonsiliasi Eksternal*50%) Rekonsiliasi Eksternal*50%)

11) IKU “Indeks Kualitas Laporan GFS tingkat wilayah”

IKU ini mengalami perubahan satuan pengukuran dan wording pada tahun 2023 sebagai
berikut:

Tabel 2.19 Perbandingan IKU Indeks Kualitas Laporan GFS tingkat wilayah tahun 2022-2023
Tahun 2022 2023
Nilai kualitas Laporan Government Finance Indeks Kualitas Laporan Government Finance
Wording
Statistic (GFS) tingkat wilayah Statistic (GFS) tingkat wilayah
Target IKU 79 3 (skala 4)

12) IKU “Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja b erbasis SFO”
Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap
pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb serta untuk
meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup DJPb, IKU ini dinaikkan
targetnya dari semula 84,5 pada tahun 2022 menjadi 85 pada tahun 2023.

11) IKU “Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal”
Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas kepatuhan internal
yang diimplementasikan pada Kanwil DJPb, IKU ini dinaikkan targetnya dari semula 85 pada
tahun 2022 menjadi 86 pada tahun 2023.

12) IKU “Nilai Kualitas LK tingkat UAPPA-W dan UAPPB-W”
Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB
lingkup Kanwil DJPb yang meliputi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan,
keakuratan data laporan keuangan, kepatuhan pelaksanaan anggaran, penyajian laporan
keuangan, dan penyajian laporan BMN, IKU ini dinaikkan targetnya dari semulai 83 pada
tahun 2022 menjadi 84 pada tahun 2023.

13) IKU “Persentase Kualitas Pengelola BMN dan Pengadaan”
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian
Keuangan, IKU ini di tahun 2023 mengalami perubahan ruang lingkup dan formula
perhitungan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.20 Perbandingan Formula IKU Pengelolaan BMN tahun 2022-2023
Uraian 2022 2023
Formula DUKUNGAN TINGKAT KUALITAS PENGELOLAAN BMN Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN dan
/Ruang A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset Pengadaan diukur dari komponen sebagai berikut:
Lingkup • Parameter 1 Ketepatan waktu penyampaian laporan dan 1.Proses Pengajuan Sertipikasi
RKBMN (RKBMN, Lap. LBKPB, Lap. Wasdal) 2.Pemanfaatan Aplikasi BMN (aplikasi e-sewa)
• Parameter 2 Tindak Lanjut Pengelolaan BMN 3.Pemanfaatan Sistem Pengadaan
• Parameter 3 Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan
B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset
Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan diukur :
PERSENTASE PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN A. Persentase Pemanfaatan SiRUP
A. Persentase Pemanfaatan SiRUP B. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/Seleksi
B. Persentase Pemanfaatan e-Tendering/Seleksi C. Persentase Pemanfaatan e-Purchasing
C. Persentase Pemanfaatan e-Purchasing D. Persentase Pemanfaatan Non E-Tendering dan Non
D. Persentase Pemanfaatan Non ETendering dan Non e-Purchasing e-Purchasing
E. Persentase Pemanfaatan E-Kontrak E. Persentase Pemanfaatan E-Kontrak

LAPORAN KINERJA 22
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023