Page 39 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

b. Penetapan IKU baru

1) IKU “Indeks kualitas operasional Treasury”

Sesuai dengan Kepdirjen Nomor 2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow
Organization pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu tugas
dan fungsi Kanwil DJPb adalah sebagai operasional Treasury, yaitu melaksanakan tugas-
tugas Kanwil DJPb di bidang layanan operasional perbendaharaan dan standardisasi

internal dan pengguna layanan. Shadow organization memetakan tugas dan fungsi unit
vertikal yang bersifat supporting, layanan operasional dan advisory sehingga penguatan
dari sisi proses bisnis dan SDM diharapkan akan menjadi lebih fokus dan terarah.
Dalam pelaksanaannya, operasional Treasury pada Kanwil DJPb dikelompokkan
menjadi dua komponen utama dan diukur kinerjanya, yaitu :
A. Layanan Operasional Perbendaharaan, yaitu:
- Revisi dokumen pelaksanaan anggaran
- Penetapan MP PNBP Tidak Terpusat
B. Laporan Operasional Perbendaharaan, yaitu:
- Reviu Pelaksanaan Anggaran
- Spending Review
2) IKU “Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury, Regional Economist,
dan Financial Advisory”
Implementasi shadow organization dimaksudkan untuk menyelaraskan struktur
organisasi instansi vertikal saat ini dengan berbagai kebutuhan dan tantangan
organisasi dalam jangka pendek. Penajaman tugas dilakukan melalui penguatan dari
sisi keorganisasian, proses bisnis/kegiatan SDM, dan output yang diharapkan
pelaksanaan pengembangan tugas dan fungsi akan menjadi lebih fokus dan terarah.
Implementasi penajaman tugas diukur melalui:
1. Keorganisasian
2. Proses bisnis dan/atau kegiatan
3. Pengembangan kapasitas SDM
4. Output
IKU ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi dalam percepatan
penajaman tugas agar organisasi DJPb makin baik dalam menghadapi serta
mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, nasional, dan global.
3) IKU “Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah”
Untuk mendukung sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah, telah ditetapkan 3
Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu:
1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022)
2. Regional Chief Economist (KMK 395/2022)
3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022)

Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo. KMK
669/KMK.01/2022 yang mendukung join program penerimaan.

IKU ini mandatory dari CTO bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di
lingkungan Kemenkeu. Penilaian untuk komponen 1 adalah tanggung renteng bagi
seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama.
4) IKU “Tingkat implementasi Learning Organization”

Tingkat Implementasi learning organization merupakan nilai yang
merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagai learning organization. Learning organization (organisasi
pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi
anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik
secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan
sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di
dalamnya (KEP-140/PP/2017).

LAPORAN KINERJA 23
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023