Page 170 - Demo
P. 170
2. Strategi Keberlanjutan Inovasi%uf0b7 Strategi InstitusionalRegulasi yang mendukung implementasi aplikasi telah disusun dalam bentuk Keputusan Kepala Kanwil DJP DIY. Dasar hukum ini memberikan legitimasi atas penggunaan aplikasi sebagai inovasi pelayanan di Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan.%uf0b7 Strategi SosialKapasitas sumber daya manusia terus ditingkatkan melalui pelatihan penggunaan aplikasi bagi pegawai dan pengeloladan sosialisasi untuk memastikan semua pengguna memahami fungsi aplikasi dan cara mengoptimalkannya.%uf0b7 Strategi ManajerialKolaborasi antar subbagian di Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan memastikan semua layanan terintegrasi dalam satu aplikasi. Selain itu, pengawasan rutin dilakukan untuk memantau kinerja aplikasi, serta evaluasi berkala untuk memperbaiki fitur sesuai kebutuhan pengguna.3. Faktor Kekuatan Internal dan Peluang Eksternal%uf0b7 Kekuatan Internalo Komitmen penuh dari Kepala Kanwil DJP DIY sebagai pemimpin inovasi.o Tim pengembang yang kompeten dan berpengalaman.o Infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasional aplikasi.%uf0b7 Peluang Eksternalo Kesamaan karakter permasalahan di unit kerja lain seperti kebutuhan akan efisiensi dalam administrasi publik memungkinkan aplikasi ini direplikasi secara luas.4. Kolaborasi Pemangku KepentinganKolaborasi pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas SRIKANDI. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP DIY berperan sebagai pengembang utama, Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa Tengah II telah melakukan studi banding untuk mempelajari aplikasi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi unit kerja lain dalam mengadopsi inovasi serupa.KesimpulanSRIKANDI telah berhasil menjadi inovasi yang signifikan dalam pengelolaan berkas permohonan keberatan dan nonkeberatan di lingkungan Kanwil DJP DIY. Dengan memanfaatkan teknologi digital, SRIKANDI meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi, memungkinkan pegawai untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan mengurangi waktu penyelesaian permohonan.
