Page 199 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 199

198







                               kemanusiaan, nilai dan norma yang sudah mapan dan memunculkan


                               kondisi  sosial  yang  anomistis,  mafia  kejahatan,  viktimisasi  struktural

                               dan viktimisasi fungsional sehingga setiap orang baik secara individu


                               dan  kelompok  selalu  dalam  ketegangan  sosial  sehingga  menjadi

                               faktor kriminogen.


                           3.  Bahwa  penerapan  sanksi  pidana  baik  secara  represif  dan  preventif

                               oleh putusan pengadilan tidak dapat menahan laju eskalasi kejahatan


                               Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  dalam  masyarakat

                               sehingga diperlukan suatu upaya untuk merekonstruksi peran hukum


                               (putusan  pengadilan)  menjadi  alat  control  untuk  menentukan  secara

                               represif  sanksi  pidana  maksimal  agar  pelaku  dan  orang  yang

                               merencanakan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)


                               dapat  berhenti  melakukan  kejahatan.  Upaya  maksimalisasi  peran

                               hukum tersebut merupakan upaya meningkatkan kualifikasi kejahatan


                               Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  menjadi  kejahatan  luar

                               biasa.


                        B. SARAN

                               Saran-saran  yang  diajukan  yang  terkait  dengan  kesimpulan  adalah


                        sebagai berikut :

                           1.  Sebaiknya  semua  ketentuan  perundang-undangan  yang    mengatur


                               tindak  pidana  orang  diregulasi  ulang  melalui  kebijakan  kriminal  agar

                               muatan substansi hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204